Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu bencana tahunan di Indonesia. Sifatnya yang masif dan berdampak ke kehidupan banyak orang memancing perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat internasional. Pemerintah terus mengupayakan tindakan preventif dan represif dalam menghadapi bencana ini.

Pada 1997, terjadi karhutla hebat akibat El Nino. Karhutla itu terulang pada 2015. Namun setelahnya, bencana tahunan Indonesia itu berkurang kuantitasnya baik dari segi jumlah titik api maupun luas area terbakar.

Perbedaan Karhutla 1997, 2015, dan 2019

Daerah yang menjadi incaran lidah api berada di daerah Kalimantan, dengan Kalimantan Tengah sebagai wilayah terparah. Sedangkan daerah Sumatera juga tak kalah merugi, tepatnya Riau sebagai provinsi dengan dampak terbesar.

Berdasarkan data Global Forest Watch, setidaknya terdapat 179.424 titik api pada 2015. Angka itu makin lengkap dengan data Sipongi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jumlah lahan yang terbakar seluas 2.611.411,4 hektare.

Jumlah Titik Api (per Desember)

Sumber Data: NASA Fire Information For Resource Management System

Dalam rentang 2016 hingga 2018 terjadi penurunan, bahkan pernah menyentuh angka 18.217 titik api di 2017. Jumlah terendah dalam lima tahun terakhir. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia mulai menunjukkan hasilnya. Namun, karhutla dengan skala cukup besar kembali terjadi pada 2019.

Tahun 2019, tercatat sebanyak 87.474 titik api dengan lahan terbakar seluas 857.755 hektare. Data tersebut tentu menjadi yang terbesar setelah 2015.

Luas Area Terbakar Karhutla (Ha)

Sudah menjadi rahasia umum, kebakaran hutan yang selama ini terjadi terkait erat dengan aktivitas manusia. Banyak titik api ditemukan di lahan konsesi beberapa perusahaan perkebunan. Pemerintah memang telah berusaha menyeretnya ke pengadilan, namun tak pernah ada efek jera bagi para pelaku.

“Kita memang masih dalam tahap efek kejut, masih ada yang terulang. Kita sekarang lebih meningkatkan untuk efek jera,” ujar Sugeng Priyanto, Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK di Jakarta, pada Kamis (30/1).

Asap mengepul dari lahan gambut yang terbakar di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Februari, 2017. (Antara/FB Anggoro)

Pasca karhutla 2015, setidaknya terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Pertama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan. Kedua, Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG).

Ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Berbagai kebijakan tersebut juga diperkuat dengan penegakan hukum di level pusat dan daerah.

Menurut Agiel Prakoso, Analisis Penelitian, Pemantauan Independen Restorasi Lahan Gambut World Resources Institute (WRI), pemerintah sudah melakukan respons cepat tanggap menangani karhutla. Namun sinergitas dari seluruh aktor pelaku kawasan hutan, termasuk gambut masih perlu menjadi perhatian.

“Jangan sampai ada tumpang tindih regulasi dan kebijakan. Jangan sampai ada versi masing-masing kebijakan yang justru malah menegasikan kebijakan utama yang sudah dicetuskan pemerintah,” kata Agiel.

Bencana tahunan, berarti kerugian yang dialami pun rutin dirasakan. Karhutla di Indonesia mendukung terjadinya perubahan iklim dunia. Sebab pada 2015, karhutla menghasilkan 289 juta karbon. Sedangkan pada 2019, bencana itu diperkirakan memproduksi 360 juta ton karbon dioksida.

Jutaan emisi karbon tentu berdampak buruk bagi kondisi kesehatan masyarakat di sekitar wilayah karhutla. Korban berjatuhan pun tak tanggung-tanggung, bahkan mencapai ratusan ribu orang. Pada 2015, sekitar 425.400 orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Angkanya meningkat empat tahun setelahnya. Setidaknya 919.516 orang menderita ISPA di 2019. Tak hanya menyerang orang dewasa, ISPA pun juga menyerang anak-anak di bawah umur akibat rendahnya kualitas udara.

“Anak saya sudah mengeluh pusing, muntah di luar kewajaran dan mengeluarkan cairan kuning kental,” ujar warga Riau, Ayi Nuri pada Desember lalu.

Bencana Asap
di Riau

Ayi Nuri Andre Labamba dan Ayang Nurmika merupakan warga Pekanbaru, yang turut menjadi korban akibat karhutla 2019. Ayang harus membawa cucunya yang baru berusia dua bulan ke RSUD karena mengalami sesak napas akut akibat asap. Sesampainya di RSUD, fasilitas rumah sakit tidak sepadan dengan pasien yang berdatangan.

Pegawai rumah sakit terus menolak dan meminta warga mencari rumah sakit lain. “Mereka membiarkan cucu saya di atas meja administrasi. Tidak ada satu pun dokter jaga yang lalu-lalang menyentuhnya. Padahal badan cucu saya sudah membiru”, tuturnya.

Setelah menunggu beberapa jam, cucu Ayang mendapat kamar. Itu pun setelah ada komunikasi antara anggota DPRD Riau dengan Kepala RSUD. Meski begitu, Ayang tetap kecewa. Menurutnya, tidak terlihat kesiapan pemerintah memberikan fasilitas pengobatan, padahal bencana karhutla terus berulang.

“Bagi orang tidak punya seperti saya, tidak punya dana untuk berobat di rumah sakit swasta. RSUD adalah satu-satunya pilihan. Sudah seharusnya pemerintah berjaga-jaga mempersiapkan penanganan karhutla, termasuk pelayanan pengobatan”, ucapnya.

Ayi Nuri Andre Labamba memiliki cerita lainnya. Ia trauma setiap kali melihat asap karhutla. 2011 lalu, paru-paru anak keduanya yang masih balita berwarna hitam pekat sebab menghirup udara yang tak sehat. Setelah berjuang berobat beberapa waktu di Riau dan kemudian Jakarta, ia harus merelakan anaknya pergi untuk selamanya.

Pada karhutla 2019, anak ketiganya menunjukkan gejala serupa. Anaknya yang masih kelas 1 SD muntah-muntah, mengeluarkan cairan kuning. Sehari bisa beberapa kali. Ia berupaya untuk selalu menutup pintu dan jendela rumahnya. Namun asap tetap masuk lewat ventilasi udara. Pada 8 September 2019, ia akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke posko pengungsian demi mendapatkan udara yang layak hirup.

Saat Wiranto dan Humas Polri mengatakan, “Langit Riau baik-baik saja, tidak seperti yang diberitakan media”, Ayi dan pengungsi lainnya terhenyak. “Kami kecewa. Kami di sini berjuang melawan maut. Sekolah sudah dua minggu diliburkan. Para pejabat itu baru beberapa hari di sini, tapi sudah berani menghakimi”.

Dengan apa yang mereka alami, Ayi dan Ayang meminta pemerintah baik daerah maupun nasional mau membuka mata, apa yang terbaik untuk warganya. Bukan kebaikan bagi segelintir pihak saja.

Daftar Kerugian Karhutla Riau 2015 dan 2019

Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Setyo Nugroho mengatakan, terjadinya karhutla berulang karena penindakan hukum yang tidak tuntas. Pada saat terjadi karhutla, terjadi banyak tangkap tangan. Namun prosesnya kemudian lebih berat ke perorangan, sedangkan korporasi hanya sebagian kecil yang sampai pengadilan. “Tahun 2015, ada 18 perusahaan yang wilayahnya terbakar. 13 di antaranya hanya mendapat SP3”, tuturnya.

Jikalahari juga melakukan tracking hotspot di area perkebunan 18 perusahaan tersebut. Temuannya, hotspot di area perkebunan yang perusahaannya hanya mendapat SP3 masih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sudah menjalani persidangan.

Karhutla merupakan permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Riau hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kejadian ini memberi dampak kerugian pada masyarakat di sisi ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan.

Hasil studi lembaga Madani Berkelanjutan dan Kelompok Advokasi Riau (KAR) terhadap titik panas dan investigasi lapangan karhutla menunjukkan terdapat 737 titik panas (dengan tingkat kepercayaan > 80 persen) di Riau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 persen atau 709 titik berada di wilayah prioritas restorasi gambut. Bahkan, sebanyak 100 titik panas berada dalam konsesi sebuah perusahaan di Riau.

Masih terjadinya karhutla di Riau perlu menjadi evaluasi seluruh pihak. Ini dikarenakan Riau merupakan salah satu provinsi prioritas Badan Restorasi Gambut (BRG). Dalam laporan Madani Berkelanjutan disebutkan, pemerintah perlu memperkuat implementasi restorasi gambut saat ini melalui pengawasan dan penegakan hukum, mempertegas review izin perusahaan sawit, hingga memperkuat kebijakan moratorium hutan.

Sengkarut Penyebab Karhutla

Mengidentifikasi penyebab terjadinya karhutla merupakan kunci untuk menentukan arah kebijakan pencegahan karhutla. Terdapat berbagai faktor penyebab karhutla di Indonesia, baik itu faktor alam maupun akibat kegiatan manusia. Beberapa yang paling kerap dibahas ialah aktivitas perkebunan di lahan gambut, ladang berpindah, hingga perubahan iklim dan cuaca.

1. Perkebunan di Area Gambut

Indonesia merupakan negara dengan kawasan gambut terluas kedua di dunia. Data dari lembaga riset Global Wetlands (2019) menyebutkan Indonesia memiliki lahan gambut mencapai 22,5 juta hektare (ha). Sementara urutan pertama ditempati Brazil dengan 31,1 juta ha.

Kawasan gambut di Tanah Air tersebar di berbagai wilayah. Provinsi pemilik lahan gambut terbesar adalah Papua dengan luas 6,3 juta ha. Disusul kemudian Kalimantan Tengah (2,7 juta ha), Riau (2,2 juta ha), Kalimantan Barat (1,8 juta ha) dan Sumatera Selatan (1,7 juta ha). Selain itu ada Papua Barat (1,3 juta ha), Kalimantan Timur (0,9 juta ha) serta Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan yang masing-masing memiliki 0,6 juta ha.

(Baca juga: Luas Gambut Indonesia Terbesar Kedua di Dunia)

Lahan gambut menyimpan 57 gigaton karbon atau 20 kali lipat lebih banyak dibanding hutan hujan tropis biasa atau tanah mineral. Semakin maraknya kegiatan perkebunan, maka semakin banyak pula area gambut yang dialihfungsikan. Sejak akhir 1980-an, simpanan karbon di lahan gambut terus berkurang.

Alih fungsi lahan untuk perkebunan menyebabkan perusahaan membuat kanal-kanal untuk mengeluarkan air dari gambut. Ini dilakukan karena tanaman perkebunan seperti akasia dan sawit tidak dapat hidup di lahan basah.

Gambut & Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI)

IUP-HHKHTI IUP-HHKHTI di Lahan Gambut
6,09 juta ha 2,57 juta ha
(42,2% dari total)

Sumber: Auriga (2019)

Ketika lahan gambut dikeringkan, simpanan karbon terlepas ke udara. Analisis WRI Indonesia menunjukkan, mengeringkan satu hektare gambut di wilayah tropis akan mengeluarkan rata-rata 55 metrik ton karbon setiap tahun. Ini setara dengan membakar 6.000 galon bensin.

Gambut yang kering rawan terbakar. Ketika gambut terbakar, api tidak hanya di permukaan tanah, melainkan masuk pula sampai kedalaman empat meter di bawah permukaan tanah. Api yang mengendap tersebut bisa bertahan lama dan menjalar kemana-mana, sehingga bisa mengakibatkan kebakaran besar.

Titik Api di Konsesi Lahan Gambut (2019)

Jenis Konsesi Titik Api
HTI 8.347
HPH 3.622
HGU 4.587

Sumber: WRI (2019)

Dalam catatan Pantau Gambut, 53 persen dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015 terjadi di lahan gambut. WRI pun melakukan pemantauan sepanjang 2019 dan menemukan ribuan titik api di wilayah konsesi yang berada di lahan gambut. Sebagian dari titik api ini kemudian benar-benar terjadi kebakaran pada 2019.

2. Kegiatan Ladang Berpindah

Kegiatan ladang berpindah termasuk faktor yang kerap disebut sebagai pemicu karhutla. Meski demikian, aktivitas ini bukanlah hal baru. Masyarakat Indonesia, melakukan kegiatan pertanian dengan sistem ladang berpindah sejak berpuluh tahun silam. Kegiatan membakar lahan adalah salah satu fase untuk mempersiapkan lahan yang akan dijadikan ladang.

Salah satu contoh kegiatan berladang yang telah dilakukan masyarakat secara turun-temurun adalah merun di Riau. Dalam catatan Jikalahari, tradisi merun yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat tidak menyebabkan kebakaran secara masif. Hal ini dikarenakan masyarakat berladang di lahan mineral, sehingga api bisa cepat dipadamkan.

Asap mengepul dari lahan gambut yang terbakar di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Februari, 2017. (Antara/FB Anggoro)

Selain itu, masyarakat punya strategi tersendiri supaya api tidak merambat ke tempat lain. Sebelum melakukan pembakaran, masyarakat sudah membuat sekat air dengan jarak sekitar satu meter dari batas terluar lahan yang dibuka.

Api pun dijaga, mencegah percikan api yang terbawa angin menyebabkan kebakaran di lahan lain. Sampai satu lahan yang diinginkan habis dibakar, warga bersangkutan memadamkan bara api yang masih tersisa.

Kebakaran lahan dan hutan secara masif mulai terjadi saat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan akasia skala besar pada akhir 1980-an. Menurut Okto Yugo, Wakil Koordinator Jikalahari, hal ini dikarenakan wilayah konsesi mereka selain berada di lahan mineral juga di lahan gambut.

Berbagai perusahaan tersebut memiliki konsesi puluhan ribu bahkan jutaan hektar. Ketika lahan mineral sudah habis, mereka dapat perizinan di lahan gambut. Supaya tanaman bisa tumbuh, mereka keringkan gambut, sehingga daerah sekitarnya pun jadi ikut rawan. ”Lingkungan menjadi kritis dan mudah terbakar”, ucap Okto.

Kegiatan ladang berpindah bukan merupakan penyebab utama karhutla juga dikemukakan oleh Kepala BRG, Nazir Foead. Menurutnya, aktivitas ladang berpindah memang membutuhkan pembukaan lahan. “Saya dulu pernah hidup bersama orang Dayak yang melakukan praktik ladang berpindah di pedalaman Kalimantan, itu memang setelah ditebang memang harus dijemur berminggu-minggu kadang-kadang sampai 4 minggu kadang-kadang bisa kurang, baru dibakar,” ujar Nazir.

Namun, menurut mantan Direktur Konservasi WWF itu, rencana membakar sebenarnya terpantau dari kegiatan pembukaan lahan di Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut (PRIMS GAMBUT). Dari informasi di PRIMS, BRG dapat memperkirakan berapa lama pengeringan lahan dan kapan upaya membakar akan dilakukan. Dengan demikian, BRG dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan.

“Kita bisa prediksi ini kira-kira sekian minggu lagi akan kering itu saat paling tepat untuk membakar itu harus diantisipasi dengan turunlah personel untuk patroli, keamanan kembali ditingkatkan,” kata Nazir.

3. Siklus Iklim dan Cuaca

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 lalu nyaris mengulang peristiwa yang sama di tahun 1997. El Nino merupakan memanasnya permukaan air laut di wilayah Samudra Pasifik tengah hingga timur. Curah hujan kawasan Amerika Latin dan Peru akan meningkat. Sebaliknya, Indonesia akan mengalami kekeringan dan berkurangnya curah hujan. Fenomena global ini biasanya terjadi tiap tiga hingga delapan tahun sekali.

Curah hujan pada 1997, khususnya Maret hingga Desember secara signifikan berada di bawah rata-rata. Rata-rata area di Indonesia bercurah hujan kurang dari 50 persen dari normal selama periode tersebut. Estimasi curah hujan rata-rata sekitar 1.145 mm, di bawah rata-rata 2.215 mm. Puncaknya pada Juni hingga November, ketika rata-rata curah hujan hanya 30-40 persen dari normal. Kondisi tersebut memicu kebakaran besar di Indonesia, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

El Nino ternyata juga mendorong kebakaran hutan pada 2015. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata curah hujan pada 2015 lebih rendah dibandingkan tahun 2011 hingga 2014. Angkanya menyentuh 1.871 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan 144,4 hari dalam setahun.

Kebakaran hutan pun tak dapat dielakkan sebab bertepatan dengan fenomena El Nino. Ditambah lagi dengan aktivitas manusia yang masih membakar hutan untuk membuka lahan. Sehingga karhutla pada 2015 menimbulkan kerugian yang tak kalah besar dengan 1997 silam.

Hal serupa terjadi lagi pada 2019. Musim hujan pada tahun lalu memang diprediksi mundur sekitar 10 hingga 30 hari dari batas normal. Sehingga musim hujan baru akan dirasakan pada Oktober hingga beberapa bulan ke depannya.

Mulai Januari 2020, setidaknya 46,18 persen wilayah Indonesia mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) sangat pendek. Hal ini menandakan curah hujan mulai meningkat dan merata di seluruh Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa Februari hingga Mei, wilayah Indonesia masih akan diguyur hujan. Sebab rata-rata curah hujannya masih dalam kategori menengah.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pun menegaskan, musim kemarau panjang tak terjadi tahun ini. Sebab El Nino diperkirakan tak menghampiri hingga Juni 2020. Hal ini tampak dari indikasi perbedaan signifikan temperatur permukaan air laut timur Afrika dan barat daya Sumatra tak terjadi. Sehingga temperatur permukaan air laut Indonesia normal.

“Artinya diprediksi tidak terjadi musim kemarau berkepanjangan,” ujar Dwikorita di kantor BNPB, Jakarta, pada Senin (30/12) lalu.

Perbedaan cuaca terjadi di wilayah Aceh dan Riau. Kedua wilayah tersebut akan mengalami musim kemarau pada Februari hingga Maret. Sehingga kewaspadaan terhadap kekeringan dan karhutla tetap perlu ditingkatkan. Meskipun wilayah lain memasuki musim kemarau pada April hingga Oktober tahun ini.

Kebijakan Pencegahan Karhutla, Sudah Sampai Mana?

Pasca karhutla 2015, Pemerintah Indonesia memperkuat upaya pencegahan karhutla melalui serangkaian kebijakan. Setidaknya, terdapat tiga kebijakan yang menandai komitmen pemerintah dalam memerangi karhutla. Pertama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan.

Kedua, Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Berbagai kebijakan tersebut juga diperkuat dengan penegakan hukum di level pusat dan daerah.

Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2) bahkan meminta kepolisian untuk menindak tegas berbagai pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan. Dengan Dengan begitu, ada efek jera bagi pelaku karhutla.

"Kapolri tidak perlu berpikir panjang, yang namanya penegakan hukum, yang namanya punishment, harus dilakukan dengan tegas. Baik itu administratif, baik itu perdata, baik itu pidana, lakukan dengan tegas, siapapun pemiliknya," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta agar frekuensi patroli lapangan, khususnya di wilayah rawan kebakaran, ditingkatkan dan melibatkan partisipasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat teritorial, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga masyarakat. Selain itu, upaya pemadaman harus segera dilakukan jika sudah ditemukan satu titik api demi mencegah meluasnya kebakaran.

Terkait Badan Restorasi Gambut (BRG), Jokowi meminta agar upaya pembasahan dan kanalisasi diteruskan. Khususnya di daerah lahan gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis saat musim kemarau. Kepala Negara mengatakan harus ada upaya penataan ekosistem dalam kawasan hidrologi gambut. Meski demikian, kembali terjadinya karhutla pada 2019 menjadi pertanda bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar karhutla tidak terjadi kembali. Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan pencegahan karhutla mulai dari tidak adanya kriteria pemberian sanksi tegas pada pelaku karhutla, hingga belum transparannya informasi pelaksanaan restorasi gambut. Perkembangan berbagai kebijakan karhutla dipetakan dalam tampilan berikut.

Inpres No. 11/2015

Merupakan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan terjadinya karhutla, pemadaman karhutla, dan penanganan pasca kebakaran, serta pemulihan hutan dan lahan.

Inpres ini juga menginstruksikan kepada 26 instansi terkait dan para pemangku kepentingan untuk saling berkoordinasi untuk pengendalian karhutla. Kebijakan ini juga mengamanatkan peningkatan penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat karhutla.

Implementasi

  • Pembuatan guideline berjudul “Rencana Mitigasi dan Adaptasi Terkait Bencana Iklim” oleh Direktorat Pengendalian Hutan dan Lahan.
  • Penyampaian informasi titik panas ke situs web yang telah disediakan.
  • Patroli rutin.
  • Kampanye, sosialisasi, dan penyuluhan.
  • Pelibatan komunitas lokal.
  • Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api).

Capaian


  • Rasio titik panas pada 2016, 2017, dan 2018 dapat ditekan.

Tantangan

  • Sistem komando terlalu banyak.
  • BNPB hanya berfungsi untuk pencegahan, bukan penanggulangan.
  • Kegiatan pencegahan belum melibatkan lintas sektor.
  • Pelaporan pelaksanaan pengendalian Karhutla belum terstandar, transparan, dan informatif. Laporan baru dibuat setelah adanya gugatan dari masyarakat sipil pada 2017.

Siti Nurbaya
Menteri LHK

“Pemerintahan Presiden Jokowi banyak mendapat pelajaran penting dari kejadian karhutla tahun 2015, dan sudah banyak langkah koreksi yang dilakukan, baik dalam bentuk kebijakan maupun regulasi berlapis. Indonesia yang tadinya dikenal gambutnya sering terbakar, sekarang justru jadi rujukan negara lain untuk belajar.”

Raynaldo Sembiring
Deputi Direktur
Pengembangan Program ICEL

“Pasca karhutla 2015, Presiden membuat Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Tetapi Inpres tersebut tidak dijalankan dan diawasi dengan serius,” (Bisnis.com, September 2019)

Inpres no. 8/2018

Merupakan kebijakan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas merestorasi lahan gambut seluas 2 juta hektare di tujuh provinsi prioritas selama lima tahun. Wilayah tersebut antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Pada perkembangannya, target restorasi tersebut direvisi menjadi 2,6 juta hektare berdasarkan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK.16/BRG/KPTS/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK 05/BRG/KPTS/2016 Tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut.

Implementasi

  • Pemulihan hidrologi, vegetasi dan daya dukung sosial-ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi.
  • Perlindungan ekosistem gambut bagi penyangga kehidupan.
  • Penataan ulang pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Capaian

  • Hingga awal 2019, luas lahan gambut telah diintervensi sebesar 778.181 hektare, difasilitasi sebesar 509.709 hektare, dan berkoordinasi dengan mitra sebesar 268.472 hektare.
  • Terdapat penurunan titik panas pada 2017 dan 2018.
  • Kolaborasi dengan Kemenkumham untuk memfasilitasi pembentukan paralegal di desa peduli gambut.
  • Kolaborasi dengan BNPB dalam mengembangkan desa peduli gambut menjadi desa tangguh bencana.
  • Kolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun sekat kanal dengan skala lebih luas.
  • Terdapat 143 desa mengalokasikan total Rp 16 miliar anggaran restorasi gambut dalam APBDes.

Tantangan

  • BRG belum memberikan informasi ke publik terkait data-data pelaksanaan restorasi.
  • Titik panas masih ditemukan di wilayah prioritas restorasi dan moratorium pada 2019.
  • BRG sebagai lembaga nonstruktural (LNS) tidak mempunyai unit kerja di daerah, personel terbatas, dan belum menjadi pengguna anggaran sendiri.
  • Implementasi di daerah terhambat masalah birokrasi dan administrasi seperti 1) keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran, 2) ketidakselarasan rencana restorasi Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dengan BRG, 3) verifikasi data terhambat proses lelang, 4) pergantian kepemimpinan daerah membuat dilakukannya proses sosialisasi ulang rencana restorasi.
  • Ditemukan sekat kanal dan sumur bor berkualitas kurang baik. Juga beberapa infrastruktur pembasahan gambut yang tidak berfungsi.
  • Terdapat kebijakan di level kementerian yang kontradiktif dengan restorasi gambut, seperti replanting perkebunan sawit dan pemberian izin pemanfaatan kubah gambut jika di area tersebut terdapat dua kubah.

Nazir Foead
Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)

“Untuk ke depannya kami percaya bahwa upaya atau solusi harus terus berlangsung karena pekerjaan restorasi gambut itu memang pekerjaan yang panjang dan juga melibatkan masyarakat yang hidup dan juga perusahaan.” (Bisnis.com, Februari 2020).

Agiel Prakoso
Agiel Prakoso Analis Penelitian, Pemantauan Independen Restorasi Lahan Gambut World Resources Institute (WRI)

"Sebenarnya sudah ada rencana baik dari Pemerintah cuma perlu tindak lanjutnya. Jadi setelah dibangun, juga harus ada pemeliharaan, perawatan supaya itu bisa berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya. "

Permen LHK No 32/2016

Peraturan Menteri (Permen) mengenai pedoman pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla). Regulasi ini menjelaskan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan, dan evaluasi bagi para pihak terkait.

Permen ini mencakup penjelasan organisasi terkait karhutla, SDM, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, hingga pembiayaan. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tentang berbagai macam ha (SDM dan sarana prasarana) yang perlu dipersiapkan bagi perusahan pemegang izin pengelolaan lahan.

Implementasi

  • Patroli dilakukan guna mencegah dan menangani karhutla.
  • Pemerintah dan perusahaan lakukan sosialisasi pencegahan karhutla.
  • Pemerintah, khususnya Pemda acapkali terlambat tangani kasus karhutla. Performa meningkat setelah mendapat teguran Pemerintah Pusat.

Capaian


  • Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) dan kepolisian membangun sistem atau aplikasi untuk memonitor karhutla di wilayah masing-masing.

Tantangan

  • Tidak seluruh perusahaan patuh untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi organisasi penanganan karhutla.
  • Masyarakat Peduli Api (MPA) yang seharusnya diberdayakan pemerintah, cenderung bergerak sendiri atas kesadaran masyarakat termasuk persoalan pendanaan dan kelengkapan sarana-prasarana.
  • Minimnya penetapan sanksi bagi organisasi pelaksana dalkarhutla.

Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum

“Secara umum kami bersyukur tahun 2019 tertangani dengan baik. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara lain yang juga punya masalah dengan karhutla.”
(PPID KLHK, Desember 2019)

Okto Yugo Setyo
Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

“Menjelang Presiden mau datang, dibikinlah puskesmas-puskesmas menjadi posko dan membebaskan biaya pengobatan ISPA. Itu agak telat.”

Penegakan Hukum

Hasil dan proses penegakan hukum terkait karhutla yang dilakukan di Indonesia, terutama pada 2015 hingga 2019. Berbagai upaya yang dilakukan mulai dari pembentukan berbagai regulasi baru pasca 2015 seperti Instruksi Presiden, pembentukan Badan Restorasi Gambut, dan Peraturan Menteri.

Penegakan hukum ini sebenarnya tak hanya diupayakan pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (pemda). Apalagi pemda sebagai pemberi izin pengelolaan lahan.

Implementasi

  • Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan guna meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.
  • Penerapan multi instrumen hukum (sanksi administratif, pidana, dan perdata).
  • Pengawasan berdasarkan data yang terus dibarui melalui SiPongi (Karhutla Monitoring Sistem).
  • Patroli melalui Manggala Agni di wilayah rawan kebakaran.

Capaian

  • Luas kebakaran lahan pada 2019 menurun 64% dibandingkan 2015.
  • Penegakan hukum 2019 oleh Gakkum KLHK
    • Sanksi administrasi (25 pelaku oleh pusat, 23 pelaku oleh daerah)
    • Gugat perdata (4 pelaku)
    • Tindak pidana (7 perusahaan, 1 perorangan)

Tantangan

  • Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan instansi lain masih kurang, sehingga saling menyalahkan berdasarkan tupoksi masing-masing.
  • Proses pengawalan terhadap para pelaku yang tertangkap (perusahaan, perseorangan) masih minim. Lepas tanggung jawab ketika sudah dilimpahkan pada pengadilan dan kepolisian sehingga tidak ada transparansi jalannya proses pengadilan terhadap para pelaku.
  • Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama di daerah dalam melakukan pengawasan.
  • Belum ada sanksi tegas bagi Pemda ketika kasus yang sama terulang.

Sugeng Priyanto
Direktur Pengawasan & Sanksi Administrasi KLHK

“Ketika instansi bergerak untuk penegakan hukum, memang ada efek jera dari tindakan-tindakan penegakan hukum.”

Agiel Prakoso
Analis Penelitian, Pemantauan Independen Restorasi Lahan Gambut World Resources Institute (WRI)

“Namun harus dipikirkan bagaimana kawasan yang terbakar ini jangan sampai jadi kawasan tidur, kemudian malah berpotensi terbakar di tahun mendatang. Penegakan hukum harus diimbangi dengan upaya tindak lanjutnya. ”

Bahaya Karhutla Masih Mengintai

Indonesia masih dalam ancaman karhutla. Berbagai dampak negatif akan muncul jika antisipasi karhutla gagal dilakukan. Kerugian tersebul meliputi berbagai aspek, meliputi lingkungan, ekonomi, hingga kesehatan.

Dalam aspek lingkungan, karhutla akan menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan maupun menurunnya produktivitas tanah. Karhutla juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga akan mengancam perkembangan Indonesia dalam penurunan deforestasi. Analisis dari World Resources Institute (WRI) Indonesia menyebutkan, karhutla Indonesia dapat menghambat kemajuan Indonesia dalam mengurangi deforestasi.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berhasil mengurangi laju deforestasinya dalam beberapa tahun terakhir. Data kehilangan tutupan pohon tahunan yang dirilis Global Forest Watch menunjukkan, laju deforestasi Indonesia menurun signifikan pada 2017 dan 2018 setelah mencapai rekor tertinggi pada 2016.

Tingkat Kehilangan Tutupan Pohon Di Indonesia
(2014 - 2018, ha)

Dapat dikatakan, penurunan laju deforestasi tersebut merupakan hasil dari kebijakan nasional seperti moratorium hutan dan restorasi gambut. Meski demikian, penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi iklim basah atau pola cuaca La Nina yang terjadi pada 2017 dan 2018. Performa penurunan laju deforestasi Indonesia dapat terancam akibat adanya karhutla dan kembalinya pola cuaca El Nino 2019.

Karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Pada karhutla 2019 saja, Bank Dunia melaporkan Indonesia mengalami kerugian mencapai US$ 5,2 miliar atau sekitar Rp 72,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ) menyebutkan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap menyebabkan dampak negatif ekonomi yang signifikan. Bank Dunia memperkirakan kerusakan langsung terhadap aset mencapai US$ 157 juta, sementara kerugian dari kegiatan ekonomi mencapai US$ 5 miliar.

Dari sisi kesehatan, kabut asap yang ditimbulkan karhutla dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Setidaknya, 900 ribu orang terserang penyakit pernapasan pada karhutla 2019. Kabut asap itu juga menyebabkan 12 bandara berhenti beroperasi, dan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura ditutup. Selain itu, karhutla juga memicu ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Kuala Lumpur.

Kepala BRG, Nazir Foead saat ditemui Katadata pada akhir Januari 2020 menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Itu disebabkan asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit bagi masyarakat. “Penyakit yang dirasakan bisa saat itu juga, atau dalam jangka panjang. Jadi jahat sekali. Yang merasakan juga bukan masyarakat kita, tapi juga masyarakat di seberang pulau maupun di seberang negeri,” ujarnya.

Bahaya lebih besar masih mengintai jika Indonesia gagal mencegah terjadinya karhutla di masa depan. Tim peneliti Harvard University dan Columbia University dalam jurnal berjudul “Fires, Smoke Exposure, and Public Health: An Integrative Framework to Maximize Health Benefits from Peatland Restoration,” menyebutkan, jika pengendalian kebakaran hutan tidak berjalan maksimal, angka kematian dini yang ditimbulkan mencapai 36 ribu jiwa di seluruh wilayah terdampak selama 2020 hingga 2030.

Korban paling besar adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Tim peneliti memperkirakan, dari total angka kematian dini akibat paparan asap, 92 persen akan terjadi di Indonesia, 7 persen di Malaysia, dan 1 persen di Singapura. Perkiraan tersebut muncul dari hasil permodelan gambut dengan scenario Business as Usual (BAU) dari Land Use and Land Cover (LULC) 2020-2030.

Permodelan LULC yang dilakukan di Sumatera dan Kalimantan ini memprediksikan, di tahun 2030 Sumatera akan kehilangan 32 persen lahan gambut dan Kalimantan akan kehilangan 21 persen lahan gambutnya dibanding tahun 2005. Padahal, gambut memiliki peran vital karena menyimpan cadangan karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca, hingga menjadi sumber air bersih.

Selain kerugian yang terukur, karhutla juga menimbulkan intangible cost atau kerugian yang tidak dapat diukur berdasarkan karakteristik tertentu. Agiel Prakoso, Analis Penelitian untuk Proyek Restorasi Lahan Gambut di WRI Indonesia menjelaskan, kerugian tidak terukur tersebut berupa kehilangan hak para siswa untuk mendapatkan pendidikan, gangguan kesehatan, gangguan pertumbuhan balita, serta kerugian dalam hal jasa lingkungan.

Agiel juga menyoroti adanya penurunan produktivitas pada masyarakat. “Lama-kelamaan psikologis mereka juga berpengaruh. Mereka akan berpikir buat apa menanam jika tahun depan akan kebakaran lagi,” kata Agiel.

Oleh sebab itu, Agiel menilai pembenahan di sektor gambut mendesak dilakukan. Upaya restorasi yang telah berjalan hampir lima tahun ini harus menjadi pembelajaran dalam merumuskan kebijakan ke depan. “Jadi ke depan, pencapaian yang direncanakan perlu dibuat lebih tertata, terencana, serta terukur,” ujar Agiel.

Hal senada disampaikan oleh Nazir Foead, Ia menyoroti pentingnya sinergi pada berbagai instansi terkait untuk mencegah karhutla. Nazir menjelaskan, pada tahun ini seluruh komponen terkait harus turun bersama untuk mengantisipasi karhutla.

“Kita bersama KLHK, Kementan, PUPR, Kemendagri, BNPB, BMKG, BPPT, juga pemda, perusahaan, LSM, masyarakat serta akademisi. Koordinasinya harus lebih kuat dan lebih guyub untuk membaca tingkat curah hujan, tingkat kekeringan gambut, dan tata air,” ujar Nazir.

***

Credits

Penulis

Fitria Nurhayati, Jeany Hartriani, Yosepha Pusparisa

Teknologi Informasi

Firman Firdaus, Bayu Mahdhani, Maulana, Ibnu Muhammad, Christine Sani

Desain

Muhamad Yana, Dani Nurbiantoro